PERSALINAN

1.

Persyaratan

1. Pasien Umum

a. Fotocopy KTP 2 lembar

b. Fotocopy KK 2 lembar

2. Pasien ASKES, BPJS-KIS

a. Fotocopy KTP 3 lembar

b. Fotocopy KK 3 lembar

c. Fotocopy BPJS 3 lembar

3. Pasien Jampersal

a. Fotocopy KTP 3 lembar

b. Fotocopy KK 3 lembar

c. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebanyak 2 lembar fotocopy dan 1 lembar asli.

d. Surat keterangan tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun sebanyak 2 lembar fotocopy dan 1 lembar asli.

2.

 Sistem, Mekanisme   dan Prosedur

1.   Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran dengan membawa persyaratan yang diperlukan.

2.   Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.

3.   Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.

4.   Petugas melakukan inform consent kepada pasien.

5.   Petugas melakukan pemantauan kemajuan persalinan, apabila ada kegawatdaruratan maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.

6.   Petugas melakukan pertolongan persalinan kepada pasien.

7.   Petugas melakukan pemantauan post-partum, apabila ada kedaruratan maka dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.

8.   Petugas memberikan edukasi kepada ibu postpartum dan keluarganya. 9. Petugas memberi resep obat.

9.   Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek/ Loket Obat

3.

Jangka Waktu Pelayanan

     17 jam 5 menit

4.

Biaya / Tarif

Peraturan Bupati No. 61 tahun 2017  tentang Tarif

Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan

laboratorium Kesehatan Kabupaten.

5.

Produk Pelayanan

  Pelayanan untuk pertolongan persalinan normal.

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

a. Kotak Saran

b. Telepon :

c. E-mail :

d. web

2. Petugas mencatat semua pengaduan.

3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim

pengelola pengaduan.

4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui

telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau

pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak

dapat diselesaikan secara internal.

7.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.

2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer.

3. Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan laboratorium Kesehatan Kabupaten.

8.

Sarana, Prasarana dan Fasilitas

1.   Gyn Bed

2.   Partus-set

3.   Sterilisator

4.   nfant-warmer

5.   Incubator

6.   APD

9.

Kompetensi Pelaksana

Bidan (Minimal D-3 Kebidanan) Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)

10.

Pengawasan Internal

Dilakukan oleh :

1. Kepala Puskesmas

2. Tim Mutu Puskesmas

3. Tim Audit Internal Puskesmas

11.

Jumlah Pelaksana

2 Bidan

1 Dokter Umum

1 Perawat

12.

Jaminan Pelayanan

Setiap pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar

operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan

diberikan oleh petugas yang berkompeten.

13.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Kepala Puskesmas

2. Tim Mutu Puskesmas

3. Tim Audit Internal Puskesmas

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Mini Lokakarya Bulanan

2. Survei Kepuasan Masyarakat